Forum Kebangsaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999–2024 menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah, dengan penekanan pada tantangan ekonomi dan dinamika politik nasional di tengah perkembangan geopolitik global. Pertemuan berlangsung dalam agenda halalbihalal bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta, Kamis (23/4) malam.
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan persoalan yang kerap muncul tidak selalu terletak pada kebijakan, melainkan pada tata kelola pelaksanaan serta komunikasi publik yang dinilai belum efektif. Menurutnya, komunikasi yang kurang jelas dapat memperbesar resistensi masyarakat. Forum menyatakan kesiapan memanfaatkan jaringan dan pengalaman untuk membantu menciptakan situasi kondusif, agar masyarakat tetap tenang dan mendukung langkah pemerintah menghadapi dampak ekonomi, termasuk risiko inflationary shock akibat situasi global.
Dalam masukan tersebut, isu ketahanan fiskal dan ancaman terhadap industri dalam negeri menjadi perhatian. Bamsoet menilai industri domestik terus tergerus oleh derasnya arus barang impor dan meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap perlindungan sektor-sektor strategis.
Forum juga menyinggung potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai isu sensitif yang memerlukan antisipasi matang. Kenaikan harga BBM dinilai berdampak luas terhadap biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok, sehingga berpotensi menambah tekanan inflasi dan menghambat pemulihan ekonomi.
Dalam konteks inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen. Bamsoet mengingatkan pengalaman sebelumnya menunjukkan penyesuaian harga BBM hampir selalu diikuti lonjakan inflasi jangka pendek. Ia mencontohkan pada 2022 inflasi sempat berada di atas lima persen setelah kenaikan harga BBM bersubsidi sebelum kemudian berangsur terkendali. Menurutnya, kenaikan harga energi memicu efek berantai: biaya logistik naik, harga barang meningkat, dan daya beli masyarakat menurun.
Dari sisi komunikasi pemerintah, Marzuki Alie menekankan pentingnya gaya komunikasi yang lebih tenang, jelas, dan mudah dipahami publik. Ia menilai cara penyampaian kebijakan ikut menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia.
Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menambahkan perlunya perlindungan industri dalam negeri melalui pembatasan barang impor agar pelaku usaha tidak gulung tikar. Sementara itu, Amir Uskara menilai pola komunikasi di jajaran kabinet perlu dibenahi secara menyeluruh, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang bergerak cepat. Priyo Budi Santoso mengingatkan potensi gesekan sosial dapat muncul apabila aspirasi publik tidak tersalurkan dengan baik.
Azis Syamsuddin menyoroti perlunya penguatan fungsi pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dalam sistem demokrasi. Menurutnya, lemahnya fungsi tersebut dapat memicu gesekan, termasuk dalam relasi antar lembaga negara. Oesman Sapta Odang (OSO) menilai kondisi nasional membutuhkan ruang dialog yang terbuka agar kritik yang berkembang dapat tersampaikan kepada pemerintah secara utuh.
Menanggapi masukan Forum Kebangsaan, Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran. Ia mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan, termasuk dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial, agar langkah yang diambil semakin tepat sasaran.
Djamari Chaniago, yang menjabat Menko Polkam sejak September 2025, menjelaskan pembenahan dilakukan pada berbagai program strategis, mulai dari penguatan ekonomi desa, bantuan sosial, hingga program ketahanan pangan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri di lapangan, untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menyebut koordinasi pusat dan daerah terus diperkuat, dengan perhatian pada transfer ke daerah agar berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, turut memperbaiki komunikasi dengan legislatif sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan keseimbangan. Dalam pertemuan tersebut, Fahri Hamzah menilai kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki peluang besar menjawab tantangan global, selama didukung tim yang kuat serta tata kelola yang adaptif terhadap perubahan, termasuk dinamika media sosial.
