PALANGKA RAYA – Lembaga konsultan politik In-depth Politics memaparkan hasil survei mendalam terkait preferensi mahasiswa terhadap figur calon Rektor Universitas Palangka Raya (UPR). Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Senin, 20 April 2026, yang menyoroti harapan, kebutuhan, dan pandangan mahasiswa mengenai kepemimpinan kampus ke depan.
Ketua Tim Survei In-depth Politics, Roby Krystianto, kembali memberikan penjelasan melalui rilis tertulis pada Senin, 27 April 2026. Ia menegaskan survei tersebut dilaksanakan secara independen tanpa campur tangan pihak mana pun. Roby menyebut In-depth Politics merupakan lembaga berbadan hukum dan terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta berkomitmen menjaga objektivitas dalam setiap riset.
“Survei ini murni dilaksanakan secara mandiri. Kami ingin memberikan kontribusi nyata berupa data yang bisa menjadi bahan pertimbangan strategis, khususnya dalam melihat preferensi mahasiswa terhadap figur rektor,” ujar Roby dalam keterangannya.
Survei dilaksanakan pada 8–14 Maret 2026 dengan melibatkan 1.035 responden mahasiswa dari berbagai fakultas di UPR. Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui Google Forms. Metode yang digunakan adalah stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan yang proporsional.
Penentuan jumlah sampel menggunakan metode Slovin, dengan margin of error sebesar 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Tim survei juga melakukan quality control terhadap seluruh respons yang masuk untuk menjaga kualitas data.
Roby menyampaikan bahwa pendekatan metodologis tersebut dirancang agar hasil survei mencerminkan kondisi dan pandangan mahasiswa secara akurat pada saat penelitian dilakukan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian publik adalah adanya pertanyaan mengenai preferensi mahasiswa terhadap figur rektor yang berasal dari daerah lokal. Menanggapi hal itu, In-depth Politics menyatakan pertanyaan tersebut memiliki urgensi akademik, mengingat peluang kepemimpinan terbuka bagi figur dari dalam maupun luar daerah sesuai regulasi nasional tentang pengangkatan pimpinan perguruan tinggi negeri.
Namun, lembaga tersebut menegaskan beberapa hal. Pertama, hasil survei disebut sebagai potret sesaat yang dapat dipengaruhi keragaman latar belakang responden. Kedua, tidak ada muatan atau tujuan untuk mengarah pada isu identitas, kesukuan, maupun pengelompokan tertentu. Ketiga, seluruh temuan disajikan sebagai data empiris dan bukan alat untuk mendiskreditkan pihak mana pun.
“In-depth Politics tetap menjunjung tinggi prinsip akademik. Survei ini tidak dimaksudkan membangun narasi identitas, melainkan murni menggambarkan preferensi mahasiswa,” tegas Roby.
In-depth Politics menyatakan terbuka terhadap berbagai tanggapan atas hasil survei. Mereka menilai perbedaan pandangan dalam dinamika akademik merupakan hal wajar dan dapat memperkaya diskursus.
“Kami menghormati segala bentuk respons, baik yang menerima maupun yang mengkritisi. Justru itu menjadi bagian penting dalam memperkaya diskursus akademik,” tambahnya.
Dengan dirilisnya hasil survei ini, In-depth Politics berharap temuan tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kepentingan di lingkungan kampus dalam menentukan arah kepemimpinan Universitas Palangka Raya ke depan.
