Kejenuhan Publik AS terhadap Konflik Iran Dinilai Berpotensi Jadi Beban Politik bagi Trump

Kejenuhan Publik AS terhadap Konflik Iran Dinilai Berpotensi Jadi Beban Politik bagi Trump

Kejenuhan publik Amerika Serikat terhadap konflik dengan Iran dinilai kian meningkat di tengah menurunnya dukungan, dan kondisi itu berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden Donald Trump.

Penilaian tersebut disampaikan pakar Amerika Serikat Universitas Indonesia, Suzie Sudarman. Ia menilai kebuntuan dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik membuka kemungkinan Trump mempertimbangkan opsi serangan baru.

“AS bisa saja menyerang Iran, tetapi yang menanggung biaya (perang) tentu rakyatnya, yang sudah jenuh dengan perilaku Donald Trump,” kata Suzie, seperti dikutip ANTARA di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Suzie, yang juga Ketua Pusat Studi Amerika di UI, menjelaskan bahwa dalam berbagai skenario serangan baru, Iran masih memiliki peluang besar untuk melakukan perlawanan dan bahkan mengungguli AS, terutama jika memperoleh dukungan dari China dan Rusia.

Dalam situasi seperti itu, menurut Suzie, Trump dinilai tidak lagi dapat memanfaatkan perang sebagai alat untuk menggalang dukungan publik. Ia menyebut basis pendukung utama Trump dalam kelompok Make America Great Again (MAGA) mulai terbelah dan tidak sepenuhnya mendukung perang.

“Unsur nasionalisme AS yang disuarakan kelompok MAGA terpecah, mereka tidak rela AS ditunggangi kaum Zionis,” ujar Suzie, merujuk pada kelompok kanan ekstrem pro-Trump.

Selain faktor dukungan publik, Suzie menyoroti tantangan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan biaya perang yang terus membengkak. Ia menyebut Menteri Pertahanan Pete Hegseth sempat kesulitan menjawab pertanyaan anggota Kongres AS dalam rapat dengar pendapat terkait biaya perang Iran beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Suzie menilai Trump masih dapat mengandalkan dukungan anggota Kongres dari Partai Republik untuk tidak menghalangi langkahnya melanjutkan perang dengan Iran. Dalam sistem konstitusi AS, kewenangan menyatakan perang berada di tangan Kongres, bukan presiden. Melalui War Powers Resolution, Kongres memiliki hak membatasi tindakan presiden dan menghentikan operasi militer tanpa persetujuan legislatif.

“Trump juga akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut dengan mengukur masih setiakah Partai Republik untuk tetap mendukungnya,” kata Suzie.

Namun, ia menilai kekhawatiran anggota Kongres dari Partai Republik terhadap potensi kekalahan dalam pemilu sela tahun ini dapat membuat mereka tetap loyal kepada Trump dan tidak menyetujui penerapan War Powers Resolution.

Sebelumnya, AS dan Iran telah menggelar putaran pertama negosiasi di Islamabad pada 11–12 April 2026, namun belum menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Sejumlah isu disebut masih menjadi ganjalan, di antaranya terkait Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium.