Meulaboh — Pengarusutamaan gender di ruang publik, terutama dalam proses demokrasi, dinilai masih memerlukan penguatan yang serius. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, Cici Darmayanti, dalam dialog bertema “Suara Perempuan dalam Ruang Publik” di LPP RRI Meulaboh, Senin (27/4/2026).
Cici menegaskan keterlibatan perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam proses pemilu, merupakan bagian penting untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, partisipasi perempuan sebagai pemilih sejauh ini menunjukkan tren yang cukup baik, namun keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, khususnya di ranah politik dan legislatif, masih perlu ditingkatkan.
“Suara perempuan bukan hanya soal kehadiran dalam pemilu, tetapi juga bagaimana aspirasi mereka dapat terakomodasi dalam kebijakan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, KIP terus mendorong keterlibatan perempuan melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang inklusif. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan literasi politik perempuan sekaligus mendorong mereka lebih aktif dalam proses demokrasi.
Meski demikian, Cici mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat perempuan untuk tampil dan menyuarakan aspirasi, antara lain faktor budaya, norma sosial, serta stigma terhadap perempuan yang aktif di ruang publik. Keterbatasan akses terhadap pendidikan politik juga disebut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan pada posisi strategis.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, ia menilai diperlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah, hingga media massa. Media dinilai memiliki peran penting dalam mengangkat isu-isu perempuan serta memberikan ruang yang setara dalam pemberitaan. Cici juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan agar perempuan lebih percaya diri berpartisipasi di ruang publik.
Ke depan, ia berharap semakin banyak perempuan terlibat dalam politik, baik sebagai pemilih, penyelenggara pemilu, maupun calon legislatif. “Keterlibatan perempuan akan memberikan perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan kebijakan, sehingga mampu meningkatkan kualitas demokrasi,” katanya.
Di akhir dialog, Cici mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk laki-laki, untuk mendukung kesetaraan gender dan membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk bersuara. Dengan penguatan pengarusutamaan gender, diharapkan suara perempuan tidak hanya terdengar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan di daerah.
