Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti kendala akses terhadap dokumen penting dari sejumlah instansi yang dinilai masih minim keterbukaan data. Salah satu yang disorot adalah Perumdam Tirta Kencana, yang disebut belum memenuhi permintaan dokumen meski telah diajukan berulang kali.
Iswandi mengatakan Komisi II DPRD membutuhkan data, termasuk laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun, hingga kini dokumen yang diminta tersebut belum diberikan.
“Kami sudah berkali-kali meminta laporan keuangan audit resmi dari Perumdam Tirta Kencana, namun hingga kini belum juga diberikan kepada kami,” kata Iswandi.
Menurutnya, transparansi data menjadi kunci agar DPRD dapat bekerja secara maksimal. Ia menilai, tanpa data yang valid dan lengkap, pembahasan kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Iswandi juga mengingatkan, keputusan yang tidak didukung data dapat memicu kesalahpahaman, bahkan menimbulkan tudingan yang tidak berdasar. “Kalau pembahasan tidak berbasis data valid, bisa memicu kesalahpahaman serius bahkan tuduhan tidak berdasar yang berpotensi merugikan banyak pihak terkait,” ujarnya.
Ia menjelaskan, karena sulit memperoleh data resmi, Komisi II DPRD terpaksa mengumpulkan informasi dari sumber lain sebagai bahan pembanding, lalu melakukan klarifikasi kepada organisasi perangkat daerah terkait. Namun, ia menilai cara tersebut bukan metode ideal.
Iswandi menegaskan, tugas verifikasi seharusnya berada pada Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah. Ia juga mengingatkan dampak yang dapat muncul bila keterbukaan informasi tidak segera dibenahi, termasuk potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan sampai persoalan terus berulang tanpa penyelesaian jelas dan tidak pernah menjadi temuan resmi, karena ini dapat memicu citra buruk,” tegasnya.
Iswandi berharap seluruh pihak, termasuk perusahaan daerah, dapat bersikap kooperatif dalam mendukung kerja DPRD. Menurutnya, sinergi diperlukan agar fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi dapat berjalan efektif demi kepentingan masyarakat. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di Samarinda.
