Jakarta — Pakar Amerika Serikat dari Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, menilai kejenuhan publik Amerika Serikat terhadap konflik dengan Iran kian meningkat dan berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden Donald Trump, terutama di tengah menurunnya dukungan publik.
Suzie mengatakan kebuntuan dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik membuka kemungkinan Trump mempertimbangkan opsi serangan baru. Namun, ia menilai langkah tersebut berisiko karena biaya perang pada akhirnya akan ditanggung masyarakat AS yang disebutnya mulai jenuh.
Ketua Pusat Studi Amerika UI itu menjelaskan, dalam berbagai skenario serangan baru, Iran dinilai masih memiliki peluang besar untuk melakukan perlawanan dan bahkan mengungguli AS, terutama jika mendapat dukungan dari China dan Rusia.
Dalam situasi demikian, Suzie menilai Trump tidak lagi dapat memanfaatkan perang sebagai alat untuk menggalang dukungan publik. Ia menyebut basis pendukung utama Trump dalam kelompok Make America Great Again (MAGA) mulai terbelah dan tidak sepenuhnya mendukung perang.
“Unsur nasionalisme AS yang disuarakan kelompok MAGA terpecah, mereka tidak rela AS ditunggangi kaum Zionis,” ujar Suzie, merujuk pada kelompok kanan ekstrem pro-Trump.
Ia juga menyoroti meningkatnya kesulitan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan biaya perang yang terus membengkak. Suzie menyinggung Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang disebut mengalami kesulitan menjawab pertanyaan anggota Kongres AS dalam rapat dengar pendapat terkait biaya perang Iran beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Suzie menilai Trump masih dapat mengandalkan dukungan anggota Kongres dari Partai Republik agar langkahnya melanjutkan perang dengan Iran tidak terhalang.
Dalam sistem konstitusi AS, kewenangan untuk menyatakan perang berada di tangan Kongres, bukan presiden. Melalui War Powers Resolution, Kongres memiliki hak untuk membatasi tindakan presiden dan menghentikan operasi militer tanpa persetujuan legislatif.
“Trump juga akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut dengan mengukur masih setiakah Partai Republik untuk tetap mendukungnya,” kata Suzie.
Menurutnya, kekhawatiran anggota Kongres dari Partai Republik terhadap potensi kekalahan dalam pemilu sela tahun ini dapat membuat mereka tetap loyal kepada Trump dan tidak menyetujui penerapan War Powers Resolution.
Sebelumnya, AS dan Iran telah menggelar putaran pertama negosiasi di Islamabad pada 11–12 April 2026, namun belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Sejumlah isu masih menjadi ganjalan, di antaranya terkait Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium.
