KUNINGAN – Seorang pemerhati kebijakan publik menekankan pentingnya menempatkan setiap persoalan etik yang melibatkan individu di ruang politik secara objektif dan proporsional. Ia mengingatkan agar kasus yang bersifat personal tidak digiring menjadi beban politik bagi kepala daerah maupun partai politik secara keseluruhan.

Menurutnya, dalam praktik demokrasi yang sehat, publik perlu membedakan secara tegas antara tanggung jawab personal, tanggung jawab kelembagaan, dan tanggung jawab pemerintahan. Ia menilai tidak semua tindakan individu dapat secara otomatis dilekatkan kepada bupati, apalagi dijadikan dasar untuk menyerang legitimasi pemerintahan daerah.

Ia juga menyoroti peran bupati sebagai pemimpin pemerintahan yang bertugas menjaga stabilitas daerah, memperbaiki tata kelola fiskal, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan agenda pembangunan berjalan. Karena itu, ia menilai tidak bijak apabila energi publik diarahkan untuk membangun persepsi bahwa setiap polemik personal merupakan cerminan langsung dari kegagalan kepemimpinan.

Selain itu, ia menilai Partai Golkar sebagai institusi politik tidak dapat disederhanakan hanya pada satu individu. Menurutnya, partai besar dibangun oleh sistem organisasi, sejarah kaderisasi, dan mekanisme internal yang matang. Ia mengingatkan bahwa menarik persoalan individual menjadi stigma kolektif terhadap partai merupakan penyederhanaan politik yang tidak sehat.

Meski demikian, ia menegaskan kritik tetap penting sebagai bagian dari kontrol demokrasi. Namun, ia menilai kritik yang baik harus berbasis fakta, bukan framing yang sengaja dibangun untuk memperluas kerusakan citra politik. Ia menyatakan publik berhak mengetahui kebenaran, sekaligus berhak memperoleh informasi yang adil dan tidak manipulatif.

Jika terdapat dugaan pelanggaran etik, ia menyebut mekanisme kelembagaan seperti Badan Kehormatan DPRD perlu bekerja secara profesional dan independen. Proses pemeriksaan, evaluasi, hingga penegakan sanksi jika diperlukan harus berjalan, tetapi tidak semestinya dijadikan alat untuk menyeret nama baik pemerintahan secara serampangan.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat bersikap dewasa secara politik. Menurutnya, stabilitas pemerintahan daerah lebih penting daripada kegaduhan yang dipelihara demi kepentingan sesaat. Ia menekankan daerah membutuhkan solusi, bukan sensasi, serta demokrasi memerlukan objektivitas publik agar pemerintahan tetap fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.