Laporan Pemerintah mengenai hasil praktik penghematan dan pemberantasan pemborosan tahun 2025 menyoroti perhatian yang meningkat terhadap penataan dan pengelolaan aset tanah serta properti. Upaya ini terutama dilakukan seiring pelaksanaan penataan aparatur administrasi dan pembangunan pemerintahan daerah dua tingkat.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah, Perdana Menteri, dan Kementerian Keuangan telah menerbitkan sejumlah dokumen untuk memperkuat regulasi terkait pengelolaan, penggunaan, dan penanganan aset publik. Kebijakan itu juga dimaksudkan untuk membimbing penataan kantor serta aset publik saat reorganisasi unit administrasi, agar sesuai ketentuan dan mencegah kehilangan maupun pemborosan.
Secara nasional, lebih dari 21.200 fasilitas dilaporkan telah dialihfungsikan. Dari jumlah itu, 570 dialokasikan untuk sektor kesehatan, lebih dari 2.600 untuk pendidikan dan pelatihan, lebih dari 2.100 untuk lembaga budaya dan olahraga, lebih dari 400 untuk tujuan publik lainnya, serta hampir 8.000 fasilitas akan terus digunakan sebagai kantor atau sarana operasional.
Meski demikian, perhatian publik masih tertuju pada pengelolaan aset publik, khususnya pemborosan akibat gedung-gedung publik yang kosong setelah penggabungan unit-unit administrasi.
Menanggapi laporan penghematan dan anti-pemborosan 2025, anggota tetap Majelis Nasional di Komite Ekonomi dan Keuangan, Le Minh Nam, mengusulkan penilaian komprehensif atas kondisi pengelolaan dan pemanfaatan gedung perkantoran publik di seluruh negeri. Ia menilai penanganan aset berlebih merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Menurutnya, penerapan prosedur standar berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan dan Penggunaan Aset Publik saja belum cukup untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga diperlukan mekanisme khusus agar penanganan aset berlebih dapat dilakukan secara tuntas, mencegah pemborosan, sekaligus menciptakan sumber daya bagi pembangunan.
Wakil Menteri Keuangan Tran Quoc Phuong menyatakan prioritas tertinggi dalam menangani gedung dan aset publik yang kosong pascarestrukturisasi unit administrasi adalah memastikan pemanfaatan yang efisien dan sepenuhnya menghindari pemborosan sumber daya negara. Ia mengakui masih banyak gedung kosong karena kendala dalam perubahan fungsi. Menurutnya, mengubah gedung administrasi menjadi fungsi lain seperti rumah sakit atau sekolah sangat kompleks, bahkan pada beberapa kasus biaya renovasi dan konversi lebih tinggi dibanding membangun gedung baru.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Phuong menyebut Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi dengan daerah untuk melakukan peninjauan dan penilaian komprehensif guna menyusun pedoman khusus penanganan setiap aset. Ia menjelaskan prinsip panduan yang digunakan mencakup tiga pilar: seluruh aset harus dimanfaatkan dan tidak dibiarkan rusak; prioritas diberikan untuk konversi bagi kepentingan kesejahteraan sosial seperti kesehatan dan pendidikan; atau disewakan apabila memberikan pengembalian yang lebih tinggi.
Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan Phan Van Mai juga mendorong Pemerintah melakukan studi dan evaluasi menyeluruh terkait reorganisasi unit administrasi dan pengelolaan aset publik, termasuk biaya yang dikeluarkan serta efisiensi penggunaannya. Ia menilai perlu segera disusun rencana nasional yang komprehensif untuk pengelolaan dan pemanfaatan kantor pusat serta aset publik setelah reorganisasi, dengan berpedoman pada kebijakan umum Partai dan Negara.
Mai menekankan, konversi gedung perkantoran yang tidak terpakai perlu dipertimbangkan secara cermat agar benar-benar efisien. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait mengoordinasikan penelitian untuk menyusun kriteria konversi fungsi gedung perkantoran yang tidak terpakai, sehingga dapat menjadi dasar bagi daerah dalam melaksanakan perubahan fungsi tersebut.
Anggota Majelis Nasional dari provinsi Tuyen Quang, Lo Thi Viet Ha, menyampaikan bahwa dalam kunjungannya ke berbagai daerah, ia menemukan sejumlah kantor yang tidak digunakan atau digunakan tetapi tidak memenuhi kebutuhan operasional dan fungsional. Ia mengusulkan agar Pemerintah segera melakukan penilaian dan peninjauan menyeluruh, serta menyampaikan laporan yang jujur mengenai kondisi pemanfaatan aset, termasuk perhitungan efisiensi dan biaya operasional, sekaligus memastikan fungsi aktual aset.
Ha juga mengusulkan agar evaluasi atas struktur organisasi dan pengeluaran rutin dimasukkan untuk memperjelas efektivitas penataan ulang aparatur administrasi dalam periode terakhir. Ia menilai, meski penanganan aset publik dan penggunaan gedung perkantoran pascareorganisasi telah menjadi perhatian, setelah hampir setahun kemajuan pengaturan dan penanganan rumah serta tanah masih lambat. Banyak properti disebut belum dimanfaatkan secara efektif, masih terbengkalai, dan bangunannya cepat rusak.
Selain itu, Ha menyoroti pembaruan dan pengelolaan informasi kantor dalam basis data aset publik yang dinilai belum lengkap, sehingga menyulitkan pengelolaan secara keseluruhan. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sejumlah fasilitas belum dikaitkan dengan tanggung jawab spesifik pimpinan instansi, dan meminta Pemerintah segera memberi perhatian untuk mencegah pemborosan dalam praktik.
