MIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mimika agar lebih adaptif menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Mimika di Hotel Horison Ultima Timika, Minggu (26/4/2026).
Dalam sambutannya, Ananias menegaskan partai politik memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi. Menurutnya, partai tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas daerah serta keutuhan sosial masyarakat.
“Melalui Muscab ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi serta menentukan arah perjuangan politik ke depan yang lebih jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Ananias.
Ia menilai tantangan politik ke depan akan semakin kompleks sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Karena itu, partai politik dituntut mampu merespons perubahan dengan cepat, cermat, dan bertanggung jawab.
Ananias juga menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan di Kabupaten Mimika. Ia mengajak seluruh kekuatan politik, termasuk PKB, untuk ikut menciptakan situasi yang kondusif serta tidak memicu isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Mimika adalah daerah yang beragam, baik dari sisi suku, agama, maupun budaya. Karena itu, menjaga persatuan dan toleransi menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong agar Muscab melahirkan kader-kader partai yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat. Menurutnya, konsolidasi internal partai perlu menghasilkan keputusan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Ananias menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus membuka ruang kerja sama dengan seluruh partai politik, sepanjang dilandasi kepentingan rakyat, stabilitas daerah, dan persatuan bangsa.
