Pengamat UIN Nilai Polemik JK dan Relawan Jokowi soal Isu Ijazah Kian Membingungkan, Minta Diserahkan ke Proses Hukum

Pengamat UIN Nilai Polemik JK dan Relawan Jokowi soal Isu Ijazah Kian Membingungkan, Minta Diserahkan ke Proses Hukum

Pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai polemik yang menyeret nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dalam isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semakin melebar dan membingungkan publik. Ia meminta semua pihak menyerahkan persoalan tersebut kepada proses hukum agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara jelas.

Menurut Adi, kebingungan publik muncul karena isu ijazah berkembang ke berbagai arah di tengah informasi yang simpang siur. Ia menyebut ada banyak pemberitaan yang sumir dan bahkan memunculkan dugaan fitnah.

Adi menjelaskan, keterkaitan nama JK dalam isu tersebut bermula dari tudingan yang mengarah pada dugaan fitnah, yakni JK disebut ikut mendanai persoalan ijazah. Ia mengatakan JK merasa dirugikan dan disudutkan, sehingga memilih menempuh jalur hukum dengan melapor ke pihak berwajib.

“Biarkan hukum ungkap semuanya supaya terang benderang soal ini semua,” kata Adi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/4).

Adi menilai penyelesaian melalui jalur hukum menjadi langkah paling tepat agar polemik tidak terus berkembang liar di ruang publik. Ia menekankan pihak yang menuduh maupun yang dituduh seharusnya fokus pada pembuktian di ranah hukum, bukan memperluas isu dengan pernyataan yang justru memperkeruh suasana.

Ia juga menyoroti pernyataan JK yang menyinggung perannya dalam perjalanan politik Jokowi. Menurut Adi, hal tersebut membuat isu semakin melebar dan sulit dipahami publik.

Dalam penjelasannya, Adi menyebut saat ini setidaknya ada dua proses yang berjalan bersamaan. Pertama, proses hukum terkait dugaan kasus ijazah yang masih berlangsung dan melibatkan sejumlah pihak yang berstatus tersangka. Kedua, langkah hukum JK yang melaporkan pihak-pihak yang dinilai telah memfitnah dirinya.

Adi menilai situasi tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari hal-hal yang lebih substansial. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan fokus pada pembangunan nasional.

Sebelumnya, JK meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang kerap mendiskreditkan hubungannya dengan Jokowi. Dalam media briefing di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4), JK menegaskan perannya dalam membawa Jokowi ke kancah politik nasional.

“Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden,” ujar JK.