Pernyataan Jusuf Kalla (JK) mengenai perannya dalam perjalanan politik Presiden Joko Widodo memicu tanggapan dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pembahasan soal “jasa politik” berpotensi menimbulkan polemik baru, padahal situasi nasional membutuhkan stabilitas dan konsolidasi.

Idrus menyampaikan pandangannya di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 23 April 2026. Menurut dia, perdebatan mengenai siapa yang paling berjasa dalam proses politik tidak mendesak untuk dibawa ke ruang publik, terlebih jika memunculkan beragam interpretasi di tengah masyarakat.

Ia mengatakan peran tokoh politik seharusnya tercatat secara objektif dalam sejarah, termasuk dalam konteks apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana kontribusi itu terjadi. Idrus menilai klaim sepihak berisiko memicu perdebatan yang tidak produktif dan mengalihkan perhatian publik dari agenda yang lebih mendesak.

“Biarkan sejarah yang menilai. Jika semua pihak mengemukakan klaim masing-masing, ruang publik justru akan dipenuhi perdebatan yang tidak perlu,” kata Idrus.

Idrus juga menekankan pentingnya etika komunikasi politik, terutama bagi tokoh senior yang memiliki pengaruh besar. Dalam kondisi yang menurutnya memerlukan konsolidasi, ia menilai figur publik seharusnya menyampaikan pernyataan yang meneduhkan, bukan memicu polemik baru.

Polemik ini berawal dari pernyataan JK yang mengaku berperan mendorong Jokowi maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. JK menyebut pernah bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meyakinkan pencalonan tersebut.

JK juga mengungkap keterlibatannya dalam proses lanjutan hingga Jokowi melangkah ke pemilihan presiden. Pernyataan itu kemudian memantik beragam reaksi, baik dari kalangan elite politik maupun publik.

Idrus menilai perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa menjaga harmoni sosial dan memperkuat solidaritas nasional lebih penting, terutama dalam upaya menjaga iklim politik yang kondusif bagi jalannya pemerintahan.