Pada 24 April, Perdana Menteri Le Minh Hung memimpin Konferensi Nasional tentang percepatan alokasi dan pencairan modal investasi publik tahun 2026. Pertemuan ini membahas kondisi pelaksanaan, mengulas kendala utama dalam penyaluran dana, serta merumuskan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat alokasi dan pencairan dengan penetapan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkatan.
Konferensi juga menekankan perlunya penilaian yang komprehensif, spesifik, dan realistis atas kesulitan serta “hambatan” yang terjadi. Pemerintah meminta identifikasi penyebab secara objektif maupun subjektif, termasuk yang berkaitan dengan regulasi dan implementasi hukum. Selain itu, forum ini diarahkan untuk merumuskan solusi yang layak dan efektif, disertai batas waktu penyelesaian sebagai dasar inspeksi, pengawasan, dan evaluasi pejabat sesuai Peraturan 366 Politbiro.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, total rencana investasi publik tahun 2026 yang ditetapkan Perdana Menteri mencapai lebih dari 1 triliun VND, setara hampir 35,5% dari total belanja anggaran negara. Porsi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 30,6%.
Hingga akhir kuartal I/2026, pencairan investasi publik tercatat 11% dari rencana yang ditetapkan Perdana Menteri, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 9,7%. Sementara itu, hingga 15 April, pencairan mencapai hampir 127,4 triliun VND atau 12,6% dari rencana. Rinciannya, modal anggaran pemerintah pusat lebih dari 34,8 triliun VND (9,6%) dan modal anggaran pemerintah daerah lebih dari 92,5 triliun VND (14,2%).
Dalam pidato penutup, Le Minh Hung merujuk pada Kesimpulan No. 18-KL/TW dari Konferensi Komite Sentral ke-2 yang menekankan peningkatan efektivitas sosial-ekonomi proyek investasi publik. Kesimpulan tersebut juga menguraikan tanggung jawab para menteri, sekretaris, dan ketua Komite Rakyat Provinsi dalam pelaksanaan tugas, yang disebutnya sebagai arahan penting dari Komite Sentral serta Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam.
Perdana Menteri menegaskan pemerintah memandang investasi publik sebagai tugas politik yang sangat penting pada 2026 dan sepanjang masa jabatan. Ia menyebut investasi publik sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro, pendorong pencapaian target pertumbuhan “dua digit”, sarana pembangunan infrastruktur yang sinkron dan modern, serta pembuka peluang pembangunan baru bagi negara.
Menurutnya, investasi publik harus memainkan peran utama dalam mengaktifkan dan menyebarkan investasi di seluruh masyarakat. Investasi ini diharapkan menjadi modal awal untuk memobilisasi sumber daya sosial, melahirkan proyek yang bernilai guna nyata dan efektif, mendorong produksi dan bisnis, menciptakan lapangan kerja dan mata pencaharian, serta berkontribusi pada jaminan keamanan sosial.
Ia juga menekankan percepatan pencairan harus berjalan seiring dengan penjaminan kualitas proyek dan peningkatan efisiensi penggunaan modal. Dalam pengalokasian dana, pemerintah diminta menerapkan perhitungan efisiensi ekonomi dan sosial sesuai Kesimpulan Komite Sentral 18.
Terkait kinerja pencairan 2026, Le Minh Hung menyampaikan apresiasi kepada tujuh kementerian/lembaga dan 16 daerah yang tingkat penyalurannya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada saat yang sama, ia mengkritik keras 28 kementerian/lembaga dan 18 daerah yang berada di bawah rata-rata nasional.
Perdana Menteri menyatakan hasil pencairan investasi publik telah dipublikasikan di Portal Informasi Elektronik Pemerintah dan akan terus diumumkan setiap bulan. Para menteri, kepala lembaga, dan pemimpin daerah diminta meninjau secara serius serta memberikan arahan yang tegas dan spesifik terkait kemajuan dan kualitas untuk memastikan perbaikan segera.
Ia menekankan pentingnya menjaga disiplin administrasi dan disiplin investasi publik, serta memaksimalkan tekad dan tindakan tegas di seluruh sistem. Kepala kementerian/lembaga dan pimpinan daerah diminta menugaskan pemimpin dan pejabat yang bertanggung jawab untuk setiap proyek, mengindividualisasikan tanggung jawab sebagai dasar evaluasi kinerja, serta segera mengganti pengelola proyek, konsultan, kontraktor, dan pejabat yang dinilai lemah, kurang kapasitas, atau tidak memenuhi persyaratan. Ia juga meminta penanganan tegas atas pelanggaran dan perilaku negatif dalam pengelolaan serta penggunaan modal investasi publik.
Le Minh Hung mengarahkan agar dana rencana belanja modal 2026 yang telah ditetapkan namun belum dirinci untuk tugas dan proyek segera dialokasikan. Paling lambat 10 Mei, kementerian/lembaga/daerah yang belum mengalokasikan secara penuh diwajibkan menyampaikan laporan tertulis yang menjelaskan alasan, penyebab, serta tanggung jawab kolektif dan individual kepada Kementerian Keuangan sebelum 15 Mei. Kementerian Keuangan akan menyusun dan mengusulkan rencana penanganan dana belanja modal yang belum dialokasikan pada Mei 2026 kepada otoritas berwenang sesuai ketentuan.
Di akhir arahannya, Perdana Menteri meminta kementerian, lembaga, dan daerah—khususnya para pemimpinnya—menjadikan penyaluran modal investasi publik sebagai salah satu tugas politik utama dan prioritas pada 2026. Ia meminta pelaksanaan langkah yang tegas, tersinkronisasi, tepat waktu, dan efektif guna menciptakan perubahan signifikan, dengan target menyalurkan 100% modal yang direncanakan pada 2026 dan berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dua digit.
