Analis politik Adi menilai reshuffle kabinet yang dilakukan beberapa waktu lalu memunculkan pertanyaan publik terkait urgensinya. Namun, ia melihat perombakan tersebut lebih diarahkan untuk membenahi sektor komunikasi pemerintah.
Adi mencontohkan perpindahan Qodari dari posisi Kepala Staf Presiden (KSP) ke Badan Komunikasi Pemerintah. Langkah ini diproyeksikan memperkuat fungsi juru bicara istana. Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Qodari di KSP kemudian diisi oleh Dudung.
Dalam konteks perubahan tersebut, Adi menilai KSP kini mengambil peran yang lebih strategis dalam mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
Ia menyoroti bahwa implementasi program MBG selama ini kerap menjadi perhatian publik. Sejumlah persoalan yang disorot antara lain kasus keracunan, menu yang dinilai tidak sesuai petunjuk teknis, hingga masih adanya dapur MBG yang bermasalah.
“Selama ini implementasi program seperti MBG kerap disorot publik, mulai dari kasus keracunan hingga menu yang tidak sesuai petunjuk teknis. Masih banyak dapur MBG yang bermasalah,” ujar Adi melalui kanal YouTube miliknya, Minggu, 3 Mei 2026.
Adi menegaskan, berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut perlu diawasi secara serius oleh KSP. Menurutnya, pengawasan diharapkan tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, melainkan diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.
Ia juga menyambut positif rencana KSP membuka layanan pengaduan 24 jam untuk menindak penyelewengan dalam program strategis nasional. “Ini ide yang progresif. Tinggal bagaimana implementasinya. Karena dalam praktiknya, menyampaikan komitmen politik itu mudah, yang sulit adalah memastikan eksekusinya berjalan dengan baik,” pungkasnya.
