JAKARTA — Survei Indikator Politik Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga yang paling dipercaya publik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepercayaan terhadap TNI—dengan kategori sangat atau cukup percaya—mencapai 95,8 persen.
Di sisi lain, partai politik berada di posisi paling bawah dengan tingkat kepercayaan 65,3 persen. Burhanuddin mengatakan posisi partai politik sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah tidak berubah sejak survei pada 2014. Namun, ia menambahkan bahwa angkanya pernah lebih rendah, yakni pada September 2017 ketika kepercayaan publik terhadap partai politik tercatat 39,2 persen.
Selain partai politik, lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) juga disebut kurang mendapat kepercayaan publik.
Burhanuddin menilai situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik dan parlemen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, tingkat kepercayaan minimal 70 persen diperlukan agar sebuah lembaga dapat dinilai dipercaya publik.
Ia juga memaparkan perbedaan tingkat kepercayaan berdasarkan latar belakang responden. Responden dengan pendidikan rendah—yang dimaksud lulusan di bawah SD hingga SMP—umumnya percaya pada presiden, TNI, Polri, KPK, Kejaksaan Agung, serta partai-partai politik. Sebaliknya, responden dengan pendidikan SMA dan perguruan tinggi cenderung tidak percaya pada partai politik, DPR, DPD, dan MPR.
Pola serupa terlihat dari sisi pendapatan. Responden dengan penghasilan di bawah Rp2 juta disebut cenderung percaya terhadap lembaga seperti partai politik, sementara responden dengan penghasilan di atas Rp2 juta cenderung tidak percaya pada partai politik.
Menanggapi temuan tersebut, politikus PPP sekaligus Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR merupakan hal yang wajar dan juga terjadi di negara lain. Ia mencontohkan survei kepercayaan publik terhadap parlemen di negara-negara anggota OECD yang rata-rata berada di kisaran 40–50 persen. Menurutnya, jika DPR di Indonesia masih berada di atas 50 persen, hal itu masih tergolong baik.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang juga Anggota Komisi III DPR menyebut rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR berkaitan dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap parlemen. Ia mengatakan kinerja DPR yang dinilai biasa saja atau sebatas menjalankan tugas dan fungsi tidak akan mudah mendapat apresiasi. Ia menyatakan hasil survei tersebut dapat menjadi pemicu bagi anggota DPR untuk terus memperbaiki diri dan bekerja lebih baik.
Habiburokhman juga mengklaim Komisi III telah memberi perhatian pada upaya penegakan hukum yang menjadi perbincangan di masyarakat. Ia menambahkan, kinerja DPR disebut mengalami peningkatan yang antara lain terlihat dari meningkatnya jumlah kehadiran serta kunjungan anggota legislatif di daerah pemilihan.
