BATUSANGKAR — Seleksi calon Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Alami Batusangkar memasuki tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Sebanyak 12 bakal calon dinyatakan lolos seleksi administrasi dan dijadwalkan mengikuti UKK pada Selasa–Rabu, 5–6 Mei 2026, di UPT Layanan Psikologis Universitas Negeri Padang (UNP).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Ten Feri, mengatakan proses seleksi telah sampai pada tahap pengujian akhir. “Sudah masuk tahap UKK, pelaksanaannya di kampus UNP Padang,” kata Ten Feri kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).
Tahap UKK dipandang sebagai pintu awal untuk menyaring figur yang dinilai layak memimpin perusahaan daerah yang menangani layanan air bersih. Namun, di tengah berjalannya proses seleksi, perhatian publik turut menguat seiring munculnya isu dugaan adanya kandidat yang disebut memiliki kedekatan politik dengan kepala daerah.
Sorotan tersebut mengemuka karena jabatan direksi PDAM dinilai strategis, tidak hanya terkait tata kelola perusahaan daerah, tetapi juga menyangkut pelayanan air bersih, kondisi keuangan badan usaha milik daerah (BUMD), serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Tokoh masyarakat Tanah Datar, Basrizal Dt Rangkayo Basa, menilai seleksi direksi PDAM menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola BUMD yang profesional. Ia menyebut pengawasan publik terhadap proses seleksi kini semakin ketat dan berharap kepala daerah tidak mengedepankan kedekatan personal atau politik.
“Pengawasan sekarang sangat kuat. Sudah saatnya bupati melepaskan diri dari lingkaran orang dekat. Jangan sampai PDAM bernasib sama seperti Perumda Tuah Sepakat,” ujar Basrizal.
Menurut Basrizal, pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran dalam menentukan pimpinan perusahaan daerah. Ia menilai penempatan figur yang tidak sepenuhnya berbasis kompetensi berisiko memunculkan persoalan baru di tubuh BUMD, baik dari sisi manajerial maupun pelayanan publik.
“Bukan berarti orang dekat pasti bermasalah. Tapi persepsi publik hari ini sudah mengarah ke sana. Ini yang harus dihindari,” katanya.
Basrizal juga menekankan tantangan yang dihadapi PDAM Tirta Alami tidak ringan, mulai dari pelayanan, kualitas distribusi air, efisiensi pengelolaan, hingga kondisi keuangan perusahaan. Karena itu, ia menilai direksi mendatang harus memiliki kompetensi manajerial, pengalaman, serta pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat Tanah Datar.
“Masalah PDAM ini tidak kecil. Pelayanan dan keuangan harus dibenahi. Direksi ke depan harus orang yang paham manajemen, berpengalaman, dan mengerti kondisi sosial masyarakat Tanah Datar,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar proses seleksi tidak menjadi ajang “coba peruntungan” bagi pihak yang hanya mengandalkan kedekatan politik tanpa kapasitas memadai. “Jangan sampai diisi orang yang sekadar berharap keberuntungan atau mengandalkan kedekatan. Ini BUMD yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” kata Basrizal.
Di sisi lain, pelaksanaan UKK di lembaga psikologis dan akademik seperti UNP diharapkan dapat memperkuat objektivitas penilaian. Publik berharap panitia seleksi menjadikan hasil tahapan seleksi sebagai dasar utama penentuan kandidat terbaik, bukan sekadar formalitas.
Hingga saat ini, nama-nama peserta yang lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti UKK belum diumumkan secara terbuka. Transparansi proses, keterbukaan hasil penilaian, serta akuntabilitas panitia seleksi dinilai akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada hasil akhir seleksi.
Pengisian jabatan direksi PDAM Tirta Alami disebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menunjukkan komitmen pembenahan tata kelola BUMD. Di tengah sorotan isu “titipan politik”, publik menanti apakah seleksi ini akan menghasilkan pemimpin yang profesional untuk meningkatkan layanan dan memperbaiki kinerja perusahaan.
