Vietnam menargetkan pembangunan yang cepat dan berkelanjutan pada periode 2026-2030, dengan ambisi menjadi negara maju berbasiskan industri modern, berpendapatan menengah tinggi, serta masuk 30 besar ekonomi dunia pada 2030.
Rencana tersebut disampaikan dalam lanjutan Konferensi Nasional mengenai pembelajaran, pemahaman, dan penerapan Resolusi Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral ke-14, yang berlangsung di Hanoi pada 13 April. Anggota Politbiro sekaligus Kepala Komite Kebijakan dan Strategi Pusat, Nguyen Thanh Nghi, memaparkan laporan tematik terkait Kesimpulan No. 18-KL/TW tertanggal 2 April 2026. Kesimpulan itu memuat rencana jangka menengah lima tahun untuk pembangunan sosial-ekonomi, keuangan nasional, pembayaran utang negara, serta investasi publik 2026-2030, yang dikaitkan dengan upaya mencapai pertumbuhan dua digit.
Dalam pemaparannya, Nguyen Thanh Nghi menilai periode 2021-2025 diwarnai peluang sekaligus tantangan, dengan kesulitan dan tantangan sebagai isu utama. Meski demikian, ia menyebut Vietnam tetap meraih capaian penting dan menyeluruh, dengan dukungan seluruh sistem politik di bawah kepemimpinan Partai, pengawasan dan koordinasi Majelis Nasional, serta arahan dan pengelolaan Pemerintah yang tegas dan fleksibel. Menurutnya, negara tersebut memenuhi dan melampaui 22 dari 26 target sosial-ekonomi utama periode 2021-2025, termasuk seluruh target sosial.
Sejumlah indikator yang disorot antara lain stabilitas makroekonomi yang dinilai fundamental, keseimbangan utama yang terjaga, serta pemulihan pertumbuhan yang kuat. Pertumbuhan PDB pada 2025 disebut mencapai 8,02%, dengan rata-rata 6,2% selama 2021-2025. Ukuran ekonomi meningkat dari US$346 miliar pada 2020 menjadi US$514 miliar pada 2025, naik lima peringkat ke posisi ke-32 dunia. PDB per kapita pada 2025 tercatat US$5.026, sekitar 1,4 kali dibanding 2020, dan menempatkan Vietnam dalam kelompok pendapatan menengah ke atas. Inflasi, defisit anggaran, dan utang publik disebut tetap terkendali.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan tiga terobosan strategis menghasilkan sejumlah kemajuan, termasuk penanganan proyek-proyek yang sempat terhenti, perusahaan yang merugi dalam jangka panjang, serta lembaga kredit yang lemah. Pembangunan infrastruktur disebut berkembang lebih serentak dan modern. Di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital, Nguyen Thanh Nghi menyebut terdapat hasil positif. Jaminan sosial dinilai terjaga, kualitas hidup masyarakat meningkat, pertahanan dan keamanan diperkuat, serta hubungan luar negeri dan integrasi internasional terus didorong.
Namun, ia menggarisbawahi sejumlah keterbatasan. Fondasi makroekonomi disebut belum benar-benar kokoh, sementara produktivitas, kualitas, efisiensi, ketahanan, dan daya saing ekonomi dinilai belum tinggi. Kontribusi ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital terhadap pertumbuhan juga disebut belum besar. Selain itu, belum tersedia mekanisme dan kebijakan yang cukup kuat untuk menarik sumber daya dari sektor swasta dan investasi asing. Dalam investasi publik, persiapan proyek dinilai belum memberi perhatian memadai pada evaluasi efektivitas sosial-ekonomi dan akuntansi ekonomi secara menyeluruh.
Nguyen Thanh Nghi juga menyinggung bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan, pencemaran lingkungan belum terkendali efektif, dan organisasi serta implementasi kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Operasional sejumlah lembaga dan unit di tingkat kecamatan setelah restrukturisasi juga disebut masih menghadapi kesulitan dan kebingungan.
Memasuki periode 2026-2030, ia memperkirakan situasi global akan semakin kompleks dan sulit diprediksi. Konflik di Timur Tengah disebut berpotensi mengganggu pasokan, mendorong kenaikan harga minyak dan gas serta biaya transportasi, dan berdampak negatif pada perdagangan maupun investasi internasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan sosial-ekonomi Vietnam.
Berdasarkan penilaian menyeluruh atas peluang dan tantangan, Komite Sentral disebut menyetujui tujuan dan target untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dua digit guna memenuhi dua tujuan strategis peringatan seratus tahun negara.
Untuk periode 2026-2030, target utamanya adalah berupaya mencapai pertumbuhan PDB rata-rata 10% atau lebih per tahun, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, memastikan keseimbangan utama, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Target itu juga mencakup penguatan lembaga, sumber daya manusia, budaya, masyarakat, lingkungan, infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, transformasi digital, pertahanan, keamanan, serta hubungan luar negeri. Nguyen Thanh Nghi menyebut kesimpulan tersebut sejalan dengan tujuan Resolusi Kongres Nasional ke-14 dan dirinci menjadi 51 indikator kunci dalam lampiran.
Kesimpulan itu menetapkan empat kelompok prinsip panduan dan mengusulkan empat kelompok tugas dan solusi utama, yakni untuk bidang sosial-ekonomi; keuangan nasional; pinjaman publik dan pembayaran utang; serta investasi publik jangka menengah.
Di bidang sosial-ekonomi, paket tugas dan solusi periode 2026-2030 memuat 11 tugas dan solusi kunci, antara lain penyatuan pemikiran dan tindakan; inovasi tata kelola untuk mendorong pertumbuhan dua digit; penyempurnaan lembaga pembangunan yang modern dan kompetitif; transformasi model pertumbuhan dengan sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai pendorong; percepatan restrukturisasi industri; pengembangan sektor bisnis dan model ekonomi baru; menjaga stabilitas makro sambil mendorong pertumbuhan; diversifikasi rantai pasok dan saluran modal; pembangunan budaya; modernisasi pendidikan dan peningkatan kualitas pelatihan; serta pembangunan infrastruktur yang sinkron dan modern untuk mendukung urbanisasi dan pembangunan perkotaan.
Untuk keuangan nasional, Nguyen Thanh Nghi menyebut terdapat enam kelompok tugas, termasuk pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien, pembangunan sistem pajak yang modern dan transparan, pemanfaatan sumber pendapatan baru bagi kebijakan anggaran dan keuangan lokal tertentu, optimalisasi penggunaan gedung perkantoran yang tersedia, pembatasan pembangunan kantor dan pusat administrasi baru, serta mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk pembangunan.
Di bidang pinjaman dan pembayaran utang publik, gugus tugas ketiga terdiri dari lima tugas spesifik yang diposisikan sebagai pekerjaan berkelanjutan dan jangka panjang untuk menjaga keamanan keuangan nasional dan keamanan utang publik. Fokusnya mencakup penguatan manajemen risiko dan peningkatan transparansi dalam mobilisasi, penggunaan, dan pelaporan informasi utang publik, serta pemilihan instrumen, bentuk, volume, jatuh tempo, dan waktu pinjaman secara proaktif dan fleksibel yang terkait dengan pengelolaan perbendaharaan. Upaya ini diarahkan untuk menekan biaya dan tekanan mobilisasi modal anggaran negara serta menyiapkan rencana kontingensi saat pasar berfluktuasi tidak menguntungkan.
Sementara itu, rencana investasi publik jangka menengah memuat tiga tugas spesifik yang dinilai strategis dan mendesak untuk menciptakan momentum pertumbuhan jangka panjang. Prinsipnya adalah alokasi modal yang terkonsentrasi, terfokus, dan terarah untuk menghindari fragmentasi; memprioritaskan proyek nasional utama yang berdampak luas; serta mengurangi jumlah proyek setidaknya 30% dibanding periode 2021-2025 di tingkat pusat maupun daerah. Investasi publik juga diarahkan untuk memimpin investasi swasta dan memperkuat kemitraan publik-swasta. Selain itu, penilaian efisiensi ekonomi dan sosial diminta menjadi dasar alokasi modal, dengan target menurunkan ICOR ke 4,5-4,8 serta memperkuat upaya melawan kerugian, pemborosan, dan korupsi.
Komite Sentral juga meminta agar resolusi dan kesimpulan terkait dari Kongres Partai ke-14, Komite Sentral, Politbiro, dan Sekretariat terus dilaksanakan secara tegas, terkoordinasi, dan efektif. Untuk mempercepat penerapan Kesimpulan No. 18, Nguyen Thanh Nghi menekankan perlunya perhatian khusus dari lembaga-lembaga dalam sistem politik di semua tingkatan, sektor, dan daerah agar pelaksanaan berlangsung proaktif, mendesak, fleksibel, dan efektif.
Komite Partai Pemerintah dan Komite Partai Majelis Nasional disebut akan mengarahkan pelaporan rencana untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Nasional, sekaligus berkoordinasi melakukan peninjauan dan penyesuaian bila terjadi fluktuasi yang berdampak signifikan pada target ekonomi makro dan keseimbangan anggaran negara. Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Pusat ditugaskan memberi masukan kepada Politbiro dan Sekretariat terkait penyebaran dan promosi rutin pelaksanaan serta hasil kesimpulan. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan disebut akan dilaporkan kepada Politbiro dan Sekretariat setiap enam bulan.
Nguyen Thanh Nghi juga meminta sekretaris Partai tingkat provinsi dan kota, serta komite Partai di kementerian dan lembaga pusat, untuk menegaskan peran teladan kepemimpinan, memimpin penyusunan program dan skenario yang spesifik dan praktis, serta mengorganisasi pelaksanaan secara serentak, tepat waktu, dan efektif. Ia mendorong penguatan inspeksi dan pengawasan, penyelesaian masalah sesuai kewenangan, serta penciptaan kondisi yang mendukung komunitas bisnis dan masyarakat luas berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan bersama negara.
