MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market dalam MSCI Market Classification Review 2026 yang diumumkan pada 23 Juni 2026 waktu New York atau 24 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia. Keputusan ini meredakan kekhawatiran pasar terkait kemungkinan penurunan status Indonesia dalam tinjauan tahun ini.
Meski demikian, MSCI menegaskan pembahasan mengenai Indonesia belum selesai. Lembaga penyedia indeks global itu masih menyoroti isu transparansi pemegang saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat memengaruhi kualitas investasi di pasar modal Indonesia.
MSCI memberi tenggat hingga MSCI Index Review November 2026 untuk menilai efektivitas reformasi yang telah dijanjikan regulator dan infrastruktur pasar modal Indonesia. Kepala Market Classification and Taxonomy MSCI, Raman Aylur Subramanian, menekankan bahwa status pasar suatu negara tidak bersifat permanen.
“Ketika akses pasar atau pengalaman investor memburuk, kerangka kerja kami mengharuskan kami merespons dengan tegas,” kata Raman dalam pengumuman resmi MSCI, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam ulasan tahun ini, MSCI memuat lima poin utama: reklasifikasi Bulgaria dari Standalone Market menjadi Frontier Market; penilaian atas transparansi pemegang saham dan perdagangan terkoordinasi di Indonesia dan Turki; pengakuan penghapusan kebijakan harga lantai di Bangladesh; pemantauan berkelanjutan terhadap reformasi aksesibilitas pasar Korea Selatan; serta pengingat bahwa Yunani akan naik status dari Emerging Market menjadi Developed Market pada Mei 2027.
Untuk Indonesia, perhatian MSCI berfokus pada kekhawatiran investor institusional internasional mengenai struktur kepemilikan saham yang dinilai belum sepenuhnya transparan, serta dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi. Menurut MSCI, kondisi ini dapat membatasi kemampuan investor menilai free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai dasar pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.
MSCI menyatakan telah mencatat sejumlah reformasi yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Reformasi tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan ketentuan free float minimum menjadi 15 persen.
“Pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar,” tulis MSCI. Namun, lembaga itu menekankan investor internasional membutuhkan implementasi yang konsisten dan dampak nyata dari kebijakan tersebut di seluruh pasar.
“Yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari proses-proses ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.
MSCI menyatakan akan terus mengevaluasi ruang lingkup, konsistensi, dan efektivitas reformasi Indonesia, terutama dalam konteks penentuan free float dan penilaian investasi secara keseluruhan. Jika hingga MSCI Index Review November 2026 tidak ada bukti kemajuan yang dinilai memadai, MSCI menyebut akan mempertimbangkan berbagai opsi.
“MSCI akan mempertimbangkan berbagai pilihan, termasuk konsultasi mengenai klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market,” tulis MSCI.
Selain Indonesia, MSCI juga menyoroti Turki yang menghadapi isu serupa terkait dugaan perdagangan terkoordinasi yang dinilai berpotensi menggelembungkan estimasi free float pada sejumlah saham berkapitalisasi kecil. MSCI mengakui regulator Turki telah menerbitkan kerangka baru untuk mengecualikan kepemilikan tertentu dari perhitungan free float, namun investor global masih menunggu bukti efektivitas aturan tersebut serta peningkatan transparansi terkait kepemilikan manfaat akhir dan pengawasan perdagangan terkoordinasi. MSCI juga membuka peluang konsultasi lebih lanjut terkait perlakuan indeks untuk pasar Turki apabila kemajuan kredibel tidak terlihat hingga November 2026.
Dalam pengumuman yang sama, MSCI menyatakan Bulgaria resmi direklasifikasi dari Standalone Market menjadi Frontier Market setelah likuiditas pasar meningkat dan transisi penuh ke euro dinilai berjalan tanpa hambatan berarti. Reklasifikasi ini akan berlaku pada MSCI Index Review Mei 2027.
MSCI juga menyambut penghapusan kebijakan harga lantai di Bangladesh, yang selama ini dinilai menghambat pembentukan harga wajar dan membatasi kemampuan investor internasional untuk masuk dan keluar pasar pada nilai yang mencerminkan kondisi sebenarnya. Namun MSCI memperingatkan, jika kebijakan harga lantai kembali diberlakukan, Bangladesh berisiko menghadapi konsultasi penurunan status dari Frontier Market menjadi Standalone Market.
Sementara itu di Korea Selatan, MSCI melanjutkan pemantauan terhadap reformasi untuk meningkatkan aksesibilitas pasar bagi investor asing. Meski sejumlah perbaikan telah dilakukan, investor internasional masih menilai terdapat hambatan, termasuk keterbatasan pasar valuta asing, likuiditas perdagangan won Korea di luar jam utama, penggunaan akun omnibus, mekanisme transfer saham, serta persyaratan pendanaan sebelum penyelesaian transaksi.
MSCI menegaskan konsultasi kenaikan status pasar hanya dapat dilakukan setelah hambatan tersebut terselesaikan dan investor memiliki waktu yang cukup untuk menilai efektivitas reformasi. MSCI juga kembali mengingatkan bahwa Yunani akan naik status dari Emerging Market menjadi Developed Market pada Mei 2027, sesuai keputusan yang diumumkan pada Maret 2026.
Dengan hasil tinjauan 2026, Indonesia tetap berstatus Emerging Market. Namun MSCI menegaskan kelanjutan posisi tersebut akan sangat bergantung pada bukti pelaksanaan reformasi, khususnya terkait transparansi, free float, dan tata kelola pasar, menjelang evaluasi berikutnya pada November 2026.
